OLEH : ISNAN *)
Catatan kecil ini saya peroleh dari perjalanan saya ketika KKL di pulau dewata di tahun 2008 yang lalu. Ketika kunjungan ke sebuah kabupaten yang konon merupakan kabupaten terbaik se Indonesia semenjak diterapkannya otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001. Keunggulan kabupaten ini dapat menerapkan system pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu. Kabupaten itu adalah Jembrana dengan ibukotanya Negara. Sudah banyak para pejabat daerah atau anggota DPRD berkunjung ke kabupaten ini, hanya untuk studi banding atau cuma sekedar jalan-jalan (melancong) mampir dari Denpasar.
Pertama kali saya memasuki pagar kompleks perkantoran Pemda Jembrana di sana tercengang dengan terpampangnya dua buah tulisan yang cukup besar yang berbunyi “ ANDA MEMASUKI KAWASAN BEBAS PUNGLI” dan “ KALAU MAU PASTI BISA”. Inilah motto dan semboyan yang menjadi inspirator dan motivator pegawai di kabupaten ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Di depan kantor bupati terdapat sebuah mobil dinas Toyota Hardtop tua berwarna hijau dan sebuah sedan tua yang diparkir di samping kantor. Timbul pertanyaan dalam pikiran saya, hari gini kok mobil dinas bupati hanya mobil butut, bandingkan dengan bupati-bupati kabupaten lain di Indonesia yang mobil dinasnya moncer keluaran terbaru dengan harga milyaran.
Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang profesor yaitu Prof. I Gede Winasa yang dipilih sejak tahun 2000, dan kemungkinan di tahun 2010 ini habis masa jabatan ke-2 sebagai bupati. Disamping sebagai Bupati, beliau masih menjadi dosen di salah satu universitas di Bali.
Secara detail Jembrana adalah sebuah kabupaten di bagian barat Provinsi Bali dengan luas 84.180 Ha atau hanya 14,94 persen dari luas pulau Bali secara keseluruhan, bandingkan dengan luas Kabupaten Musi Rawas yang mencapai 1,2 Juta Ha. Penduduknya di tahun 2007 berjumlah 263.791 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencarian petani dan peternak karena hanya 7,79 persen lahan sawah dan 92,11 persen lahan kering. Angka kemiskinan di tahun 2000 mencapai 19,4 persen tetapi di tahun 2006 hanya tinggal 8,0 persen penduduk miskin ( Winasa, 2007). Jembrana bukanlah tujuan wisata seperti Denpasar dan Badung yang bertabur wisman dari mancaranegara yang berbahasa asing yang selalu menabur dolar.
Kebijakan revolusioner yang dilakukan Pemerintah Jembrana yaitu melakukan efisiensi di segala bidang. Efisiensi itu dilakukan mulai dari perampingan jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dari 12 dinas menjadi 7 dinas, 2 badan dan 2 kantor. Berbeda dengan kabupaten/kota di Indonesia kalau bisa melakukan pemekaran SKPD sebanyak-banyaknya agar dapat memperbanyak kursi jabatan. Itupun yang berhak menduduki jabatan hanyalah orang-orang tertentu dengan memiliki DUK (Daftar Urutan Kedekatan) dengan penguasa bukan Daftar Urutan Kepangkatan, kinerja dan prestasi kerja yang dijadikan ukuran. Jika demikian adanya maka kita telah melakukan “The wrong man on the wrong place” artinya kita telah melakukan kesalahan bertubi-tubi yang berakibat pada pemborosan anggaran pemerintah.
Di bidang pendidikan Jembrana telah lama memberlakukan kebijakan Program Sekolah Gratis sebelum pemerintah meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Sekolah Gratis di sana dimulai sejak tahun 2001 yang menggratiskan biaya SPP dari jenjang SD sampai SMA dan dilanjutkan dengan program pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu/masyarakat miskin dan anak-anak yang berprestasi secara akademis, mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. Dengan kebijakan pendidikan gratis ini angka APK dan APM setiap jenjang pendidikan meningkat pesat sebagai contoh di tahun 2000 APK SMA hanya 48,79% naik menjadi 68,77 di tahun 2006 dan APMnya dari 30,4% menjadi 66,25%. Upaya peningkatan kualitas pendidik pun dilakukan dengan memberikan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1, S-2 maupun S-3 baik dalam maupun luar negeri dan memberikan insentif di luar tunjangan guru yang dihitung dari jumlah jam mengajar, yakni Rp. 5000/jam mengajar serta bonus akhir tahun sebesar Rp 1 juta.
Upaya efisiensi dibidang pendidikan dengan meregrouping sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan untuk menghemat anggaran. Mereka pun memiliki sekolah unggulan atau kajian jenjang SMP dan SMA dengan mengadopsi pola pendidikan SMA Taruna Nusantara, pesantren dan pendidikan di Jepang. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMPN Medono dan SMAN 2 Negara.
Kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan setelah pendidikan. Pemerintah Jembrana telah melakukan terobosan dengan Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) dengan mengratiskan biaya kesehatan masyarakat Jembrana. Bukan itu saja, tetapi dilanjutkan dan dikembangkan dengan Program JKJ Paripurna dimana masyarakat dapat menikmati layanan rawat inap secara gratis dan ambulan gratis. Prioritas ketiga yaitu bidang ekonomi, yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menggulirkan berbagai program yang bersifat ekonomi produktif, serta membuka seluas-luasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan kesempatan berusaha, baik bersifat lokal, regional maupun pasar tenaga kerja di luar negeri.
Tak ketinggalan Teknologi Informasi (TI) juga diaplikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana secara luas. Bupati memiliki ruang khusus TI yang digunakan sebagai media untuk melakukan pengawasan bagi perangkat desa, kecamatan dan kelurahan melalui teleconference. Teknologi ini sama halnya dengan chatting yang biasa digunakan oleh masyarakat biasa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti ini, pemerintah daerah telah menghemat biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah. Selain itu tender pengadaan barang dan jasa pun telah menggunakan internet, sehingga mempersempit peluang untuk melakukan tindak KKN. Jembrana pun telah menargetkan 200 sekolah (SD-SMA) telah memiliki perangkat lunak untuk mengakses internet secara gratis. Ini merupakan bagian dari program IGOS (Indonesia Go Open Source) yang dikelola J-net atau Jimbarwana Net, milik pemerintah daerah setempat. Sejak tahun 2002 di Jembrana tercatat 81 SD, 100 SMP dan SMA serta 51 kantor desa dan 5 kantor kecamatan telah mengakses internet dengan layanan gratis (Winasa, 2007).
Sebenarnya kabupaten dan kota di Indonesia dapat menjadikan Jembrana sebagai best practice dengan mencontoh kebijakan-kebijakan Jembrana dalam pembangunan. Tetapi banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki good will atau kemauan untuk menggunakan pengalaman dari Jembrana ini. Semoga Kabupaten Musi Rawas dapat mengambil pelajaran dari Jembrana demi kesejahteraan dan keadilan masyarakatnya menuju Musi Rawas Darussalam dan meningkatkan IPM yang terpuruk diposisi 15 Provinsi Sumatra Selatan.
Catatan kecil ini saya peroleh dari perjalanan saya ketika KKL di pulau dewata di tahun 2008 yang lalu. Ketika kunjungan ke sebuah kabupaten yang konon merupakan kabupaten terbaik se Indonesia semenjak diterapkannya otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001. Keunggulan kabupaten ini dapat menerapkan system pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu. Kabupaten itu adalah Jembrana dengan ibukotanya Negara. Sudah banyak para pejabat daerah atau anggota DPRD berkunjung ke kabupaten ini, hanya untuk studi banding atau cuma sekedar jalan-jalan (melancong) mampir dari Denpasar.
Pertama kali saya memasuki pagar kompleks perkantoran Pemda Jembrana di sana tercengang dengan terpampangnya dua buah tulisan yang cukup besar yang berbunyi “ ANDA MEMASUKI KAWASAN BEBAS PUNGLI” dan “ KALAU MAU PASTI BISA”. Inilah motto dan semboyan yang menjadi inspirator dan motivator pegawai di kabupaten ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Di depan kantor bupati terdapat sebuah mobil dinas Toyota Hardtop tua berwarna hijau dan sebuah sedan tua yang diparkir di samping kantor. Timbul pertanyaan dalam pikiran saya, hari gini kok mobil dinas bupati hanya mobil butut, bandingkan dengan bupati-bupati kabupaten lain di Indonesia yang mobil dinasnya moncer keluaran terbaru dengan harga milyaran.
Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang profesor yaitu Prof. I Gede Winasa yang dipilih sejak tahun 2000, dan kemungkinan di tahun 2010 ini habis masa jabatan ke-2 sebagai bupati. Disamping sebagai Bupati, beliau masih menjadi dosen di salah satu universitas di Bali.
Secara detail Jembrana adalah sebuah kabupaten di bagian barat Provinsi Bali dengan luas 84.180 Ha atau hanya 14,94 persen dari luas pulau Bali secara keseluruhan, bandingkan dengan luas Kabupaten Musi Rawas yang mencapai 1,2 Juta Ha. Penduduknya di tahun 2007 berjumlah 263.791 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencarian petani dan peternak karena hanya 7,79 persen lahan sawah dan 92,11 persen lahan kering. Angka kemiskinan di tahun 2000 mencapai 19,4 persen tetapi di tahun 2006 hanya tinggal 8,0 persen penduduk miskin ( Winasa, 2007). Jembrana bukanlah tujuan wisata seperti Denpasar dan Badung yang bertabur wisman dari mancaranegara yang berbahasa asing yang selalu menabur dolar.
Kebijakan revolusioner yang dilakukan Pemerintah Jembrana yaitu melakukan efisiensi di segala bidang. Efisiensi itu dilakukan mulai dari perampingan jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dari 12 dinas menjadi 7 dinas, 2 badan dan 2 kantor. Berbeda dengan kabupaten/kota di Indonesia kalau bisa melakukan pemekaran SKPD sebanyak-banyaknya agar dapat memperbanyak kursi jabatan. Itupun yang berhak menduduki jabatan hanyalah orang-orang tertentu dengan memiliki DUK (Daftar Urutan Kedekatan) dengan penguasa bukan Daftar Urutan Kepangkatan, kinerja dan prestasi kerja yang dijadikan ukuran. Jika demikian adanya maka kita telah melakukan “The wrong man on the wrong place” artinya kita telah melakukan kesalahan bertubi-tubi yang berakibat pada pemborosan anggaran pemerintah.
Di bidang pendidikan Jembrana telah lama memberlakukan kebijakan Program Sekolah Gratis sebelum pemerintah meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Sekolah Gratis di sana dimulai sejak tahun 2001 yang menggratiskan biaya SPP dari jenjang SD sampai SMA dan dilanjutkan dengan program pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu/masyarakat miskin dan anak-anak yang berprestasi secara akademis, mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. Dengan kebijakan pendidikan gratis ini angka APK dan APM setiap jenjang pendidikan meningkat pesat sebagai contoh di tahun 2000 APK SMA hanya 48,79% naik menjadi 68,77 di tahun 2006 dan APMnya dari 30,4% menjadi 66,25%. Upaya peningkatan kualitas pendidik pun dilakukan dengan memberikan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1, S-2 maupun S-3 baik dalam maupun luar negeri dan memberikan insentif di luar tunjangan guru yang dihitung dari jumlah jam mengajar, yakni Rp. 5000/jam mengajar serta bonus akhir tahun sebesar Rp 1 juta.
Upaya efisiensi dibidang pendidikan dengan meregrouping sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan untuk menghemat anggaran. Mereka pun memiliki sekolah unggulan atau kajian jenjang SMP dan SMA dengan mengadopsi pola pendidikan SMA Taruna Nusantara, pesantren dan pendidikan di Jepang. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMPN Medono dan SMAN 2 Negara.
Kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan setelah pendidikan. Pemerintah Jembrana telah melakukan terobosan dengan Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) dengan mengratiskan biaya kesehatan masyarakat Jembrana. Bukan itu saja, tetapi dilanjutkan dan dikembangkan dengan Program JKJ Paripurna dimana masyarakat dapat menikmati layanan rawat inap secara gratis dan ambulan gratis. Prioritas ketiga yaitu bidang ekonomi, yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menggulirkan berbagai program yang bersifat ekonomi produktif, serta membuka seluas-luasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan kesempatan berusaha, baik bersifat lokal, regional maupun pasar tenaga kerja di luar negeri.
Tak ketinggalan Teknologi Informasi (TI) juga diaplikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana secara luas. Bupati memiliki ruang khusus TI yang digunakan sebagai media untuk melakukan pengawasan bagi perangkat desa, kecamatan dan kelurahan melalui teleconference. Teknologi ini sama halnya dengan chatting yang biasa digunakan oleh masyarakat biasa. Dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti ini, pemerintah daerah telah menghemat biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah. Selain itu tender pengadaan barang dan jasa pun telah menggunakan internet, sehingga mempersempit peluang untuk melakukan tindak KKN. Jembrana pun telah menargetkan 200 sekolah (SD-SMA) telah memiliki perangkat lunak untuk mengakses internet secara gratis. Ini merupakan bagian dari program IGOS (Indonesia Go Open Source) yang dikelola J-net atau Jimbarwana Net, milik pemerintah daerah setempat. Sejak tahun 2002 di Jembrana tercatat 81 SD, 100 SMP dan SMA serta 51 kantor desa dan 5 kantor kecamatan telah mengakses internet dengan layanan gratis (Winasa, 2007).
Sebenarnya kabupaten dan kota di Indonesia dapat menjadikan Jembrana sebagai best practice dengan mencontoh kebijakan-kebijakan Jembrana dalam pembangunan. Tetapi banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki good will atau kemauan untuk menggunakan pengalaman dari Jembrana ini. Semoga Kabupaten Musi Rawas dapat mengambil pelajaran dari Jembrana demi kesejahteraan dan keadilan masyarakatnya menuju Musi Rawas Darussalam dan meningkatkan IPM yang terpuruk diposisi 15 Provinsi Sumatra Selatan.
Komentar
Posting Komentar